Rancangan PP Manajemen ASN 312 Pasal, Penataan Honorer Perhatikan Efisiensi & Profesionalitas

jpnn.com - JAKARTA – Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara atau PP Manajemen ASN sudah memasuki tahapan akhir.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melaksanakan uji publik Rancangan PP Manajemen ASN, di Jakarta, Jumat (21/6).

Uji publik perdana RPP Manajemen ASN melibatkan stakeholders dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.

• 10 Pokok Rancangan PP Manajemen ASN, 3 Pakar Bicara Nasib Honorer

Pada uji publik ini, mereka memberikan usulan dan masukan terkait substansi dalam RPP Manajemen ASN.

"Uji publik yang dilakukan hari ini merupakan media untuk memperoleh masukan dari instansi pemerintah agar RPP Manajemen ASN ini dapat menjawab permasalahan yang selama ini ada di lapangan," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPAN-RB.

Sebelumnya, Kamis (20/6), KemenPAN-RB telah menghimpun pandangan dari akademisi berbagai perguruan tinggi, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

• Tendik Masuk Formasi Teknis PPPK 2024, Honorer Makin Terjungkal

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim menjelaskan bahwa uji publik bertujuan memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan demi memperkaya perspektif sekaligus pengayaan substansi RPP Manajemen ASN.

“Agar PP yang dihasilkan jauh lebih komprehensif, implementatif dan bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan.”