daia 4d

rekapan hk 2016 sampai 2022 - OMS Menyerukan Urgensi Kolaborasi di Tengah Ruang Sipil yang Makin Sempit

2024-10-06 21:55:58

rekapan hk 2016 sampai 2022,erek erek 2d 3d 4d,rekapan hk 2016 sampai 2022
JPNN.com » Nasional » Humaniora » OMS Menyerukan Urgensi Kolaborasi di Tengah Ruang Sipil yang Makin Sempit

OMS Menyerukan Urgensi Kolaborasi di Tengah Ruang Sipil yang Makin Sempit

Kamis, 26 September 2024 – 13:54 WIB OMS Menyerukan Urgensi Kolaborasi di Tengah Ruang Sipil yang Makin SempitFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comKonferensi pers ICSF Nasional 2024. Narasumber dari kiri ke kanan: Tunggal Pawestri (Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial), Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif YAPPIKA), Lusty Ro Manna Malau (Pendiri Perempuan Hari Ini), Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia). Foto: supplied

jpnn.com, JAKARTA - Demokrasi dan penyempitan ruang sipil di Indonesia makin memburuk.

Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks kebebasan sipil Indonesia pada tahun 2023 turun signifikan menjadi 5,29 dari indeks 6,18 pada tahun 2022.

Peringkat kebebasan pers Indonesia juga turun 11 peringkat ke peringkat 108 dari 180 negara.

Baca Juga:
  • Sebanyak 66 Organisasi Masyarakat Sipil Berencana Gelar Aksi Kepung DPR

Merespons hal tersebut, lebih dari 300 perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan konsolidasi akbar dalam gelaran Indonesia Civil Society Forum (ICSF) pada 25-26 September 2024 di Jakarta.

Salah satu indikator dari penyempitan ruang sipil adalah banyaknya represi terhadap ruang gerak masyarakat sipil.

Pendiri Perempuan Hari Ini Lusty Ro Manna Malau menceritakan pengalamannya ketika menerima kekerasan dan intimidasi akibat kerja advokasi yang dilakukan masyarakat sipil.

Baca Juga:
  • Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

“Beberapa organisasi di Medan pernah mendapat serangan bom molotov pascamembahas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi serta UU Cipta Kerja,” ujar Lusty.

Lusty menambahkan kekerasan lain yang dialami oleh OMS di Medan adalah peretasan gawai, pembatasan ekspresi bagi perempuan dan minoritas gender melalui Peraturan Daerah (Perda).