daia 4d

sogoslot link alternatif - Hetifah DPR Minta Kemendikbudristek Usut Dugaan Kecurangan PPDB 2024

2024-10-06 22:21:50

sogoslot link alternatif,erek erek 2 d gambar,sogoslot link alternatif
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Hetifah DPR Minta Kemendikbudristek Usut Dugaan Kecurangan PPDB 2024

Hetifah DPR Minta Kemendikbudristek Usut Dugaan Kecurangan PPDB 2024

Rabu, 26 Juni 2024 – 17:32 WIB Hetifah DPR Minta Kemendikbudristek Usut Dugaan Kecurangan PPDB 2024Facebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comWakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI

jpnn.com - JAKARTA- Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengusut dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024. Hetifah menyampaikan itu terkait dengan temuan 'siswa titipan' masuk PPDB yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional.

"Saya meminta Kemendikbudristek dan pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat," kata  Hetifah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (26/6).

Hetifah pun menekankan pentingnya integritas dalam proses PPDB dan mendesak para pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas.

Baca Juga:
  • Banyak Pejabat Bikin Pusing Panitia PPDB 2024, DPRD Bilang Mereka Hanya Bertanya

Dia menyampaikan bahwa DPR RI, khususnya Komisi X, akan mengawal PPDB hingga tuntas, dan memastikan praktik-praktik curang seperti "siswa titipan" tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Hetifah juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses PPDB.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia bebas dari kecurangan dan diskriminasi," kata politikus Partai Golkar, itu.

Baca Juga:
  • Skandal PPDB, Puluhan Siswa Batal Diterima Masuk SMAN 3 dan 5 BandungĀ 

Hetifah mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam PPDB. Dia mengatakan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan terbuka harus segera diterapkan guna mencegah celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan.

Sebelumnya, Kemendikbudristek telah meminta peran pemerintah daerah (pemda) untuk mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB.