Duta Sheila on 7ikut menyuarakan keresahan terkait situasi politik Indonesia yang kian riuh. Duta mengunggah tangkapan layar atau screenshotsiaran Peringatan Darurat di media sosial pribadinya.

Vokalis Sheila on 7 itu juga menuliskan doa yang kerap dibaca umat Muslim agar selalu yakin bahwa Allah selalu menjaga dalam segala tantangan kehidupan.

Lihat Juga : Geng Komika Ikut Demo Darurat Indonesia: Ready 'Tamasya' di Senayan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, unggahan Duta menuai ribuan komentar dari kalangan penggemar. Kolom komentar itu bahkan sudah mencapai 4.145 komentar hanya dalam waktu dua jam sejak diunggah.

"Sekelas band sheila nyenggol politik artinya raja jawa sdh overstep..." kata netizen di kolom komentar.

"Duta yg jarang ngomong politik tiba2 bersuara berarti negara sedang tidak baik2 saja," timpal yang lain.

"Klo smpean wes ngene , aku yo kudu manut," timpal lainnya.

CNNIndonesia.comsudah meminta izin kepada Duta Sheila on 7 untuk mengutip unggahan tersebut.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu, sejumlah musisi, komedian, hingga penulis memutuskan ikut aksi di depan gedung DPR pada Kamis (22/8) untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi UU Pilkada.

Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat Panja Baleg DPR pada Rabu (21/8) kemarin karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/8).

Demonstrasi besar ini dipicu manuver DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah.

DPR alih-alih mengikuti putusan MK justru menggelar pembahasan Revisi UU Pilkada. Dua poin dalam revisi itu terang-terangan tidak merujuk pada putusan MK.

Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

[Gambas:Video CNN]

DPR sepakat partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya. Padahal putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut.

Kemudian soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.