Kiky Saputri menjelaskan bila dirinya memiliki "privilege" dalam menyampaikan kritikan atas keputusan DPR dalam mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada secara langsung, maka ia akan menggunakan cara itu.

Dalam sejumlah kicauan di X, Kamis (22/8), Kiky menjawab sejumlah kritikan netizen kepada dirinya yang dianggap hilang saat DPR memilih untuk mengabaikan MK yang membuka peluang Kaesang Pangarep maju jadi calon kepala daerah.

Lihat Juga : Kiky Saputri soal Demo di DPR: Doakan Kami Berjuang lewat Jalur Dalam

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Kiky memiliki penilaian tersendiri dalam menyampaikan kritikan atas keputusan DPR tersebut. Apalagi, ia melihat sudah banyak yang menyampaikan hal tersebut di media sosial.

"Yang bersuara di sosmed selama konteksnya sesuai juga sangat membantu kak. Karena hal itu juga sering saya lakukan," kata Kiky.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi kalau saya punya privilege untuk bisa menyampaikan secara langsung, maka saya akan gunakan jalur itu. Karena sudah banyak yang menyuarakan di sosmed. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama," lanjutnya.

CNNIndonesia.comsudah meminta izin untuk mengutip unggahan Kiky tersebut.

Pernyataan ini datang setelah Kiky Saputri menuai banyak kritikan karena tak terlihat tampak bersama komika lainnya berdemo di depan Gedung DPR, ataupun bersuara menentang pengabaian keputusan MK.

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

Lewat unggahan di Instagram sebelumnya, Kiky menyatakan semua orang pasti mencintai negara dan memiliki cara masing-masing untuk menunjukkan cinta tersebut.

"Semua pasti mencintai negaranya. Semua punya cara untuk menunjukkan rasa cinta pada negaranya," tulis Kiky Saputri di Instagram sambil mengunggah emotikon bendera Merah Putih Indonesia dan heart sign.

"Doakan kami untuk berjuang lewat jalur dalam," kata Kiky Saputri.

"Caranya berbeda, tapi tujuannya sama. Untuk mengembalikan marwah Negara Indonesia tercinta," tuturnya.

Dalam unggahan yang sama, Kiky Saputri juga memberikan pesan kepada massa yang tengah menggelar aksi di depan DPR. Aksi itu untuk menyuarakan penolakan pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR.

"Yang akan berjuang di jalan, semangat dan harus selamat. Hati-hati jangan mudah terprovokasi, dan tetap jaga keselamatan diri," tulisnya.

Dalam rapat Panja RUU Pilkada, Baleg DPR dalam kurang dari tujuh jam sepakat melakukan perubahan yang bertentangan dengan putusan MK, salah satunya adalah syarat usia cagub harus 30 tahun saat pelantikan, bukan penetapan.

Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP, satu-satunya partai yang menolak revisi UU Pilkada dibawa ke rapat paripurna.

Sementara itu delapan fraksi lainnya menyetujui hal itu. Fraksi yang setuju pengesahan revisi UU Pilkada adalah Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai NasDem, PKB, PPP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.