daia 4d

mpo2000 - Warga Kabupaten Bogor Punya Wadah Khusus Awasi Pilkada 2024

2024-10-07 02:03:54

mpo2000,topup chip murah,mpo2000
JPNN.com » Politik » Pilkada » Warga Kabupaten Bogor Punya Wadah Khusus Awasi Pilkada 2024

Warga Kabupaten Bogor Punya Wadah Khusus Awasi Pilkada 2024

Jumat, 12 Juli 2024 – 21:30 WIB Warga Kabupaten Bogor Punya Wadah Khusus Awasi Pilkada 2024Facebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comBawaslu Kabupaten Bogor meluncurkan Forum Warga di Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan).

jpnn.com - SUKARAJA - Warga Kabupaten Bogor diharapkan makin aktif mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 seiring dengan diluncurkannya Forum Warga.

Forum tersebut diluncurkan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

"Tujuannya agar masyarakat selain punya kesadaran terhadap pengawasan pemilu, tetapi juga untuk mengantisipasi ketika ada dugaan pelanggaran," ujar Koordinator Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanuddin saat peluncuran Forum Warga di Sukaraja, Jumat (12/7).

Baca Juga:
  • Tokoh ini Disebut Lawan Seimbang Anies di Pilkada Jakarta

Dia menyebutkan melalui Forum Warga Bawaslu mengajak masyarakat agar ikut peduli dalam pengawasan Pilkada.

Burhanudin memaparkan selain menyasar komunitas masyarakat yang aktif dalam urusan kepemiluan, Forum Warga juga menyasar komunitas masyarakat yang bergerak di luar hal tersebut.

Nantinya, orang-orang yang tergabung dalam Forum Warga akan menjadi kepanjangan tangan dari Bawaslu.

Baca Juga:
  • Kaesang: Kalau Pak Ridwan Kamil Bosan di Jabar, Bisa Mencari Tantangan Baru di Jakarta

"Nantinya diberikan pendidikan lembaga karya, pelatihan dan sebagainya, kemudian nanti setelah terbentuk komunitas itu bisa berbagi atau menyampaikan lagi informasi informasi kepemiluan dan pengawasan ke sekitarnya," ucap Burhanudin.

Bawaslu juga memiliki terobosan lain berupa kampung pengawasan, lalu desa anti money politik hingga komunitas digital berupa laman pengaduan.