daia 4d

nomor togel sepeda - RUU PIlkada Batal DIsahkan, Pengamat Ingatkan Masih Ada Celah Kecurangan

2024-10-07 01:19:27

nomor togel sepeda,nama kota dan buah togel,nomor togel sepeda
RUU PIlkada Batal DIsahkan, Pengamat Ingatkan Masih Ada Celah Kecurangan
Unjuk rasa menolak RUU Pilkada di depan kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).(MI/Susanto)

PERNYATAAN yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai angin segar di tengah upaya publik memperjuangkan demokrasi yang semakin terkikis. Perjuangan yang sudah dilakukan secara bersama oleh semua elemen masyarakat hari ini, menurut peneliti Pusat Riset Politik BRIN Mouliza Donna Sweinstani, harus tetap dijalankan sampai akhirnya pilkada terlaksana.

"Pernyataan Dasco sepintas bisa dibilang angin segar. Tapi kita sebagai masyarakat harus tetap menjaga proses demokrasi ini. Kita tidak bisa lengah begitu saja, tapi harus mengawal sampai revisi ini betul-betul ada," ungkapnya, Kamis (22/8).

Masyarakat kita tidak lagi bisa dibohongi dengan berbagai siasat yang mematikan demokrasi. Pengalaman dalam pilpres sudah menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi yang akan selalu dikenang publik.

Baca juga : Pengamat: RUU Pilkada Batal Disahkan Hasil Gerakan Massa

"Kita sudah berapa kali dikecewakan, dan kali ini semua lebih teliti dan komprehensif gerakannya. Bergerak bersama dan kompak. Jadi publik sudah sangat menyadari bahwa ini betul-betul kondisi genting dan kita tidak boleh lengah," tegasnya.

Seruan tersebut penting untuk memastikan demokrasi tetap on the track dan mewaspadai berbagai manuver politik yang bisa setiap saat dilakukan oleh para wakil rakyat dan partai politik.

"Kita tahu bahwa politisi kita ini bisa melakukan apa saja, termasuk pembahasan di malam hari. Kita harus waspadai manuver ini. Kita sekarang menuju kedewasaan berpolitik."

Dalam mengawal revisi UU Pilkada, KPU telah memberikan pernyataan untuk tetap melaksanakan putusan MK. Hal ini bisa menjadi garansi tidak terjadinya upaya menyelipkan kepentingan tertentu yang berujung pada pengkhianatan.

"KPU sendiri sudah memberi pernyataan akan melaksanakan putusan MK, tapi semua kemungkinan bisa saja terjadi, bisa jadi melalui PKPU. Kami masih melihat ada celah tarik-menarik kepentingan, jadi public pressure harus kita fungsikan. Sampai tanggal 27 Agustus nanti, jangan ada yang mengagetkan lagi," tukasnya. (P-5)