daia 4d

skor indonesia vs brunei darussalam hari ini - Pengamat Mempertanyakan Keputusan Jokowi untuk Buka Ekspor Pasir Laut

2024-10-07 05:57:51

skor indonesia vs brunei darussalam hari ini,buku mimpi 2d rokok,skor indonesia vs brunei darussalam hari ini
JPNN.com » Nasional » Pengamat Mempertanyakan Keputusan Jokowi untuk Buka Ekspor Pasir Laut

Pengamat Mempertanyakan Keputusan Jokowi untuk Buka Ekspor Pasir Laut

Jumat, 27 September 2024 – 10:54 WIB Pengamat Mempertanyakan Keputusan Jokowi untuk Buka Ekspor Pasir LautFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comPresiden Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memutuskan kebijakan terkait lingkungan hidup mulai dipertanyakan.

Kepala Negara yang dikenal keras menangani isu sumber daya alam (SDA) mulai kendur di penghujung masa jabatannya.

Salah satu paling disorot ialah sikap Jokowi yang mulai memberikan sejumlah izin dalam penambangan pasir. Padahal, Jokowi sebelumnya tegas melarang penambangan pasir.

Baca Juga:
  • Sekjen Gerindra Usul Ekspor Pasir Laut Ditunda, Arief Poyuono: Tidak Elok

“Kebijakan ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat politik, mengapa izin ini dikeluarkan sekarang? Apakah ini murni kebijakan ekonomi atau justru ada agenda politik di baliknya?" kata pengamat politik Pieter C Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Dalam catatan kritisnya, Pieter Zulkifli mempertanyakan sikap Jokowi yang memberikan izin terhadap penambangan pasir di akhir masa kekuasaannya.

Dia bahkan menilai wajar jika banyak pihak menaruh curiga dengan keputusan Jokowi untuk membuka keran ekspor pasir laut tersebut.

Baca Juga:
  • Menurut Jokowi yang Diekspor Bukan Pasir Laut, tetapi Sedimen Pengganggu Jalur Kapal

Mengingat masih banyak persoalan negara yang lebih krusial untuk segera dibereskan. Dia mencontohkan beberapa kasus yang seharusnya menjadi prioritas diselesaikan Jokowi, seperti perbaikan penegakan hukum, restorasi pembaga pendidikan nasional, pelayanan kesehatan yang belum berpihak pada keselamatan rakyat, hingga penerbitan PP tentang Omnibus Law Kesehatan, penindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal.

"Bukankah itu yang sangat dibutuhkan masyarakat? Keselamatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama negara," katanya.