Soleh Solihun ikut menyuarakan keresahannya terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi polemik di tengah masyarakat.

Komedian ini membuat video kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diunggah ke akun X (dulu Twitter) pribadinya. Ia meminta Jokowi agar program Tapera ini dibatalkan.

"Halo, Pak Presiden dan para pejabat yang bikin PP nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera. Tolong, dong, dipikirkan lagi. Dibatalinlah itu PP-nya," kata Soleh Solihun dalam video yang diunggah pada Rabu (5/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyorot bagaimana seorang pekerja yang gajinya tidak jauh dari UMR akan merasakan perbedaan yang signifikan jika penghasilan mereka dipotong meskipun hanya beberapa ratus ribu.

"Saya 7,5 tahun pernah merasakan penghasilan se-UMR atau sedikit di atas UMR. itu beda Ro100, atau Rp200 ribu, atau Rp50 ribu per bulan kerasa," ujar Soleh. "Ini tiba-tiba ditambah lagi, ada tabungan tapi wajib, tapi nabung, tapi wajib."

"Sudah gitu kantor harus bayar 0,5 persen. Wah, kalau kantornya tiba-tiba bilang kebanyakan pengeluaran, harus di-PHK karyawannya... Ah, pusing pak," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Soleh Solihun tetap mencoba untuk memahami niat Jokowi dan pemerintahan yang ingin memberikan perumahan kepada masyarakat lewat program Tapera.

Namun, kata Soleh, lebih baik program ini dibatalkan karena ia menilai Tapera lebih membawa keuntungan bagi masyarakat.

"Tolonglah, Pak. Saya tahu niat Bapak ini baik untuk memberi perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, gotong royong," katanya yang diikuti kelakar. "Tapi, gotong royong biasanya juga panggung Agustusan, bersihin selokan."

"Tolonglah, Pak. Niat yang mulia ini kalau cara-caranya lebih banyak merugikan orang, kayaknya harus dipikirkan lagi. Ya, Pak, ya. Plis," pungkas Soleh Solihun.

CNNIndonesia.com sudah mendapatkan izin dari Soleh Solihun untuk mengutip unggahannya.

Tapera yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi polemik lantaran program itu berencana memotong gaji masyarakat untuk menjadi simpanan. Sehingga, tabungan yang dihimpun ini bisa membiayai perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja, mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri, hingga pekerja lepas (freelancer).

Namun, program Tapera ini mendapatkan kritik, baik dari pengusaha maupun pekerja. Para buruh bahkan berencana untuk turun ke jalan dalam jumlah besar pada Kamis (6/6) di Istana Negara demi menuntut Jokowi membatalkan Tapera.

[Gambas:Twitter]