ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, meminta proses hukum yang menjerat calon kepala daerah (cakada) Pilkada 2024 tetap dilanjutkan. Hal itu disampaikannya menanggapi kebijakan Kejaksaan Agung terkait penundaan proses hukum cakada. Bagi Mardani, hukum harus ditegakkan.

"Ini perkara keadilan, mestinya tetap dijalankan. Karena hukum harus ditegakkan," katanya kepada Media Indonesia, hari ini.

Bagi Mardani, jika proses hukum yang ditangani oleh jajaran kejaksaan ditangani secara transparan dan didasarkan pada data serta fakta yang jelas, narasi soal politisasi kasus bakal runtuh dengan sendirinya.

Baca juga : Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai Politis

Menurut Mardani, jika memang proses hukum terhadap calon kepala daerah harus ditunda, prosesnya harus langsung diselesaikan usai tahapan Pilkada 2024 berakhir.

"Jika hendak ditunda selepas pilkada bisa langsung dijalankan proses hukumnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan penundaan proses hukum itu sudah dilakukan pihaknya sejak Pemilu 2024 lalu terhadap kontestan. Kini, kebijakan itu dilanjutkan pada Pilkada 2024.

"Supaya proses demokrasi itu berjalan secara objektif dan tidak dijadikan alat bagi yang satu untuk menjatuhkan yang lain," katanya. (Tri/P-2)