toto jowo - BRIN Dorong Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk Pembangunan Kesejahteraan
2024-10-06 21:17:56
BRIN Dorong Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk Pembangunan Kesejahteraan
Jumat, 01 Desember 2023 – 21:24 WIB![BRIN Dorong Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk Pembangunan Kesejahteraan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/12/01/webinar-series-desa-prpdn-brin-dengan-tema-penguatan-kapasit-v5ix.jpg)
![Facebook JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-facebook.png)
![Twitter JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/img/share-tw-x-min.png)
![Pinterest JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-pinterest.png)
![LinkedIn JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-linkedin.png)
![Whatsapp JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-whatsapp.png)
![Telegram JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-telegram.png)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok Riset Pemerintahan Desa PRPDN Imam Radianto mengungkapkan saat ini Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Berbagai pekerjaan rumah itu seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan.
"Wawasan terbatas terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan dan kungkungan pemerintahan," ungkap Imam saat Webinar Series Desa PRPDN BRIN dengan tema, "Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Pengembangan Branding Desa," Jum'at (1/11).
Baca Juga:- Berkat BRInita, Teh Herbal Jadi Produk Unggulan Poktan Bensor Semarang
Adapun jumlah desa saat ini sebanyak 74.961 unit.
Menurut Imam, dengan jumlah yang sangat besar itu, maka diperlukan konsolidasi program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting.
"Inovasi kolaborasi pemerintahan desa menekankan pada dua strategi penting meliputi kapasitas jejaring kepemimpinan dan area inovasi pada tingkat lokal desa," ungkap Imam.
Baca Juga:- Legislator Minta BRIN Lakukan Kajian Menyeluruh soal PLTN
Selain itu, Imam mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal dan desa.
Hal itu untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah, menghasilkan kualitas usaha kelompok masyarakat, dan memperkecil ketimpangan antarwilayah.